Banyuwangi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menilai pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari dan Yusuf Nuris selama lima tahun (2005-2010) masih belum maksimal.
"Belum berhasilnya pemerintahan Ratna itu dilihat dari beberapa indikator mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur sarana fisik," kata Juru Bicara DPRD, Zainal Arifin Salam, Senin.
Dalam sidang paripurna pembacaan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2009 dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan 2005-2010, DPRD memaparkan keberhasilan sektor pendidikan dari 42 indikator keberhasilan hanya 20 indikator yang berhasil dilaksanakan bupati.
"Salah satu indikator yang gagal yakni belum tuntasnya program wajib belajar 9 tahun dari target 100 persen hanya terealisasi 93 persen, sedangkan 22 indikator lainnya gagal dilaksanakan," katanya.
Di bidang kesehatan Bupati Banyuwangi hanya mampu menyelesaikan 10 indikator dari 16 indikator keberhasilan. Persoalan buruknya standar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas menjadi salah satu persoalan.
"Tingkat kunjungan di puskesmas mengalami penurunan dari 1.216.035 pengunjung di tahun 2008 turun menjadi 1.126.216 tahun 2009," katanya.
Kurang berhasilnya dua indikator yang menjadi program andalan Bupati Ratna di bidang pendidikan dan kesehatan itulah yang menjadikan DPRD mendesak pencabutan Perda Nomor 1 dan 2 tentang program pendidikan dan kesehatan gratis.
"Kami meminta kedua perda tersebut segera dicabut karena keberadaanya hanya mengundang kontroversi di masyarakat," katanya.
Lebih lanjut dewan juga menyoroti lemahnya pengelolaan aspek keuangan yang mendapat penilaian tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2005-2007. Sedangkan tahun 2008, penilaianya menjadi "disclaimer".
Dalam sidang paripurna pembacaan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2009 dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan 2005-2010, DPRD memaparkan keberhasilan sektor pendidikan dari 42 indikator keberhasilan hanya 20 indikator yang berhasil dilaksanakan bupati.
"Salah satu indikator yang gagal yakni belum tuntasnya program wajib belajar 9 tahun dari target 100 persen hanya terealisasi 93 persen, sedangkan 22 indikator lainnya gagal dilaksanakan," katanya.
Di bidang kesehatan Bupati Banyuwangi hanya mampu menyelesaikan 10 indikator dari 16 indikator keberhasilan. Persoalan buruknya standar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas menjadi salah satu persoalan.
"Tingkat kunjungan di puskesmas mengalami penurunan dari 1.216.035 pengunjung di tahun 2008 turun menjadi 1.126.216 tahun 2009," katanya.
Kurang berhasilnya dua indikator yang menjadi program andalan Bupati Ratna di bidang pendidikan dan kesehatan itulah yang menjadikan DPRD mendesak pencabutan Perda Nomor 1 dan 2 tentang program pendidikan dan kesehatan gratis.
"Kami meminta kedua perda tersebut segera dicabut karena keberadaanya hanya mengundang kontroversi di masyarakat," katanya.
Lebih lanjut dewan juga menyoroti lemahnya pengelolaan aspek keuangan yang mendapat penilaian tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2005-2007. Sedangkan tahun 2008, penilaianya menjadi "disclaimer".
Sementara dari segi pembangunan juga belum menandakan kemajuan yang berarti. Banyak proyek fisik yang menghabiskan dana miliaran rupiah, tetapi mangkrak, seperti pembangunan mega proyek Lapter Belimbingsari dan Mal Banyuwangi.
Pemeliharaan jalan misalnya, dari 1.574 km jalan kabupaten hanya 192,64 km yang sudah diperbaiki.
Dalam paripurna tersebut Bupati Ratna memilih tidak hadir dengan mewakilkannya kepada Wakil Bupati Yusuf Nuris.
Sebelumnya pada Senin (10/5) dalam paripurna pembacaan LKPJ, bupati mengklaim pemerintahannya berhasil baik di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Sementara dikonfirmasi usai paripurna Wakil Bupati Yusuf Nuris menganggap wajar dalam pemerintahannya terdapat kekurangan dan kelebihan.
Menurut Nuris yang kembali mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati bersama calon Bupati Jalal dalam Pilkada 2010 itu, beberapa kekurangan yang disampaikan dewan akan menjadi tugas bagi pemimpin mendatang.
"Yang belum tercapai 100 persen kami serahkan ke pemerintahan berikutnya," katanya.
Pemeliharaan jalan misalnya, dari 1.574 km jalan kabupaten hanya 192,64 km yang sudah diperbaiki.
Dalam paripurna tersebut Bupati Ratna memilih tidak hadir dengan mewakilkannya kepada Wakil Bupati Yusuf Nuris.
Sebelumnya pada Senin (10/5) dalam paripurna pembacaan LKPJ, bupati mengklaim pemerintahannya berhasil baik di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Sementara dikonfirmasi usai paripurna Wakil Bupati Yusuf Nuris menganggap wajar dalam pemerintahannya terdapat kekurangan dan kelebihan.
Menurut Nuris yang kembali mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati bersama calon Bupati Jalal dalam Pilkada 2010 itu, beberapa kekurangan yang disampaikan dewan akan menjadi tugas bagi pemimpin mendatang.
"Yang belum tercapai 100 persen kami serahkan ke pemerintahan berikutnya," katanya.
sumber : www.antarajatim.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar